Suap Anggota DPRD Jambi, Zumi Zola Siapkan Kode Rahasia

MATATELINGA, Jakarta:  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menyidangkan perkara dugaan suap terhadap anggota DPRD Jambi untuk terdakwa Zumi Zola, hari ini. Dalam persidangan kali ini, Jaksa menghadirkan empat saksi dari Dinas PUPR Jambi.

Pada persidangan terungkap adanya kode suap yang disamarkan oleh Gubernur non-aktif Jambi, Zumi Zola untuk menyuap anggota DPRD Jambi. Kode tersebut diistilahkan dengan sebutan huruf A dan B.

Awalnya, Jaksa Iskandar Marwanto mempertanyakan maksud kode A dan B dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepada saksi PNS pada Dinas PUPR Jambi, Wahyudi. Dalam BAP tersebut, tercatat ada sembilan fraksi Partai di DPRD Jambi dengan sebutan kode huruf.

"Di BAP Anda menuliskan 9, yaitu Demokrat 8a+1, Golkar 7a+1, Restorasi Nurani 7b, PKB 6a, PDIP 6b+1, Gerindra 5a+1, PPP 4b, PAN 4a, Bintang Keadilan 3b+1*, disebut A sama dengan 30, dan B sama dengan 20 bisa terangkan kode A dan B?" tanya Jaksa Iskandar kepada Wahyudin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Kemudian, Wahyudi mengaku bahwa kode A dan B tersebut terkait pembagian uang ke anggota DPRD.

Ditegaskan Wahyudi, kode A itu dibagikan oleh Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin sedangkan dirinya dapat tugas untuk membagikan kode B. Hal itu berdasarkan kepakatan Arfan selaku Plt Kadis PUPR Jambi dengan Saifudin.

"Kode a dan b, a harus distribusikan Saifudin dan b kami yang harus kami bagikan. Itu kesepakatan Pak Arfan dan Saifudin. Kode b artinya 20 orang kali Rp 100 juta," paparnya.

Jaksa pun menelisik maksud kode plus 1 dalam BAP Wahyudi tersebut. Menurut Wahyudi, kode itu juga terdapat makna unsur anggota dan pimpinan.

Wahyudi juga dicecar mengenai jumlah anggota DPRD Jambi yang menerima suap. Tapi, Wahyudi mengaku tidak hafal.

"Pak Saifudin yang hafal jumlah anggota (DPRD Jambi)," jelas Wahyudi.

Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi tersebut berasal dari Afif Firmansyah Rp34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp2,7 miliar, dan Arfan Rp3 miliar, US30 ribu, serta SGD100 ribu.

Diduga, gratifikasi itu digunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utangnya saat kampanye sebagai calon Gubernur Jambi. Zumi Zola juga didakwa mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Tak hanya terkait gratifikasi, Zumi Zola juga didakwa telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp16 miliar. Uang Rp16 miliar tersebut diduga untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jamni tahun anggaran 2017-2018.