Setelah itu, Gotabaya Rajapaksa, yang terkenal karena menghancurkan pemberontakan selama puluhan tahun di utara negara itu saat menjabat menteri pertahanan, terpilih sebagai presiden.
Dia menjanjikan tindakan keras terhadap ekstremisme saat masa kampanye presiden.
Rajapaksa dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang meluas selama perang. Tuduhan itu dia bantah.
Weerasekera mengatakan pemerintah berencana melarang lebih dari seribu sekolah Islam atau madrasah yang menurutnya melanggar kebijakan pendidikan nasional.
"Tidak ada yang bisa membuka sekolah dan mengajarkan apa pun yang Anda inginkan kepada anak-anak," sebutnya.
Langkah pemerintah pada burqa dan sekolah Islam mengikuti perintah tahun lalu yang mengamanatkan kremasi korban COVID-19 meski bertentangan dengan keinginan umat Islam yang hendak menguburkan jenazah para korban COVID-19.
Larangan itu dicabut awal tahun ini setelah mendapat kritik dari Amerika Serikat dan kelompok hak asasi internasional.
Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.
