✕
Internasional

Akhiri Pemberontakan di Mindanao, Duterte Teken UU Otonomi Islam


Akhiri Pemberontakan di Mindanao, Duterte Teken UU Otonomi Islam
Rodrigo Duterte menandatangani undang-undang pembentukan wilayah otonomi Islam / photo: ist
MATATELINGA, Filipina: Presiden Filipina Rodrigo Duterte menandatangani undang-undang pembentukan wilayah otonomi Islam yang bertujuan untuk mengakhiri pemberontakan yang berlangsung selama setengah abad di Mindanao.


Konflik tersebut telah memakan banyak nyawa, menelantarkan jutaan warga miskin Filipina dan menghentikan pengelolaan investasi di bagian selatan negara.

Juru bicara Presiden Harry Roque melaporkan bahwa Duterte "baru saja menandatangani undang-undang organik Bangsamoro (BOL), yang dahulu dinamakan undang-undang dasar Bangsamoro (BBL)."

Duterte, presiden Filipina pertama dari Mindanao menyatakan dia meneken undang-undang itu setelah menetapkan tenggat waktunya Rabu (25/7/2018).


"BBL telah ditandatangani, tapi saya masih akan kembali karena saya ada acara dengan Jaafar dan Murad," kata Duterte merujuk Wakil Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF) urusan politik Ghadzali Jaafar dan Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Murad Ebrahim.

"Saya juga ingin bicara dengan Nur (Pendiri Front Pembebasan Nasional Moro, Nur Misuari) supaya kita bisa memilikinya akhir tahun ini. Saya bisa menciptakan otonomi untuk dia jika diinginkannya, dan menangguhkan penerapan sistem federal jika dia (Nur Misuari) percaya," kata Duterte yang berpidato dalam bahasa campuran Filipina dan Visaya, seperti dilansir ABS CBN News.


Undang-undang Bangsamoro adalah salah satu syarat kesepakatan damai antara pemerintah dan MILF, kelompok pemberontak muslim terbesar di Filipina pada 2014.

Sebagai undang-undang organik, BOL akan membuka jalan terbentuknya wilayah otonomi Bangsamoro, menggantikan wilayah otonomi muslim Mindanao (ARMM).

Wilayah Otonomi Bangsamoro diberi kekuasaan lebih luas untuk memiliki sistem peradilan dan parlemen sendiri. Meski begitu, pemerintah otonomi tidak diperkenankan memiliki polisi dan tentara sendiri. Kedua lembaga keamanan itu masih dipegang pemerintah pusat.

Penasihat perdamaian presiden, Jesus Dureza, awal pekan ini menyatakan "Beleid tersebut akan menjadi awal yang baru bagi seluruh Bangsamoro dan warga untuk bekerja bersama demi perdamaian Mindanao dan seluruh negara."

Dilansir kantor berita Xinhua, data statistik resmi mencatat sekitar 120,000 tewas sejak awal 1970-an antara pasukan pemerintah dan pemberontak Muslim. Mereka yang tewas tidak hanya gerilyawan tetapi juga warga sipil tak bersalah.

Pemerintah Filipina dan MILF meneken perjanjian perdamaian pada 2012 dan mengakhiri pemberontakan. Pada 2014 mereka meloloskan undang-undang BBL untuk mempertahankan perdamaian di Filipina Selatan di tingkat legislatif.

Penulis
: Fidel W
Editor
: Fidel W
Sumber
: cnn
Tag:presiden filipinaRodrigo DuterteTerkinimindanaoundang-undang pembentukan wilayah otonomi Islamundang undang pembentukan wilayah otonomi Islam

Komentar

ARSIP

Berita Terkini

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.