✕
Ekonomi

Kenapa Pemerintah dan DPR Memperdebatkan Masalah power wheeling...?

Administrator
Kenapa Pemerintah dan DPR Memperdebatkan Masalah power wheeling...?
pixabay
DPR RI


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman meminta ada pembahasan khusus mengenai skema power wheeling tersebut. Bahkan, Maman menantang seluruh pihak terkait untuk membahas dan melakukan uji publik.


Menurutnya, jika pengaturan power wheeling tidak ada di RUU EBT sama saja tidak ada kemajuan. Maman menilai keseriusan pemerintah dalam mendorong percepatan perkembangan EBT justru tidak berjalan jika meniadakan persolan power wheeling.


BACA JGA:LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumut Diminta Dukung Upaya Pemenuhan Guru Agama Islam di Sekolah


"Ini penting saya pikir untuk diperdalam juga Pak Menteri mengenai isu power wheeling dan layak uji publik. Jadi kalau ada yang mengatakan dalam power wheeling ada isu liberalisasi, patut kita uji. Saya justru menantang seluruh publik di Indonesia, seluruh akademisi, ahli-ahli, berdebat soal power wheeling," katanya dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM di Komisi VII DPR RI.


Di lain sisi, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara menegaskan bahwa skema power wheeling harus tetap dibuang dalam RUU EBT. Menurutnya, jika power wheeling diakomodir bakal merugikan negara, dikutip dari CNN.


Halaman :
1
2
Semua
Editor
: Amrizal
Tag:LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumut Diminta Dukung Upaya Pemenuhan Guru Agama Islam di SekolahMenteri ESDMPLNPT PLN PerseroPemerintah VS DPR RIRUU EBTIndexmatatelinga.commatatelinga compower wheelingTerkiniterkinii

Komentar

ARSIP

Berita Terkini

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.