Berita

Warga Natumingka: Kami Tidak Pernah Katakan "Tutup TPL"

Administrator
Matatelinga.com
MATATELINGA, Toba- Guru Jemaat HKI di Natumingka, Parsaoran Simanjuntak (66) di Porsea pada Senin, (19/7/2021) mengatakan bahwa dirinyalah yang pertama mengenal LSM AMAN. Dihadapan para awak media,Parsaoranmenceritakan bahwa Natumingka merupakan daerah yang harmonis yang memiliki satu gereja, adat yang tertata rapi dan punya hubungan yang baik dengan perusahaan PT. TPL selama +30 tahun.



Namun sejak masuknya LSM AMAN di desa mereka tiga tahun lalu, banyak hal yang membuat warga tertarik dengan iming-iming bahwa warga akan mendapatkan tanah mereka kembali dan tidak boleh lagi dikuasai TPL namun tidak pernah terealisasi.












recommended by
Mgid




Mgid






Glucoactive

Lihat! Ternyata Inilah Musuh Terbesar Diabetes!

Pelajari Lebih

5




Parsaoran mengatakan jika selama ini warga desa rukun dan tidak ada yang memprovokasi jemaatnya dengan TPL. Warga bisa merasakan manfaat kehadiran TPL, seperti jalan yang tidak becek lagi jika musim hujan. “Terkait dengan dengan tanah yang menjadi persoalan.


Kami ingin masyarakat desa Natumingka sendiri keturunan Op. Punduraham dan anak rantau yang menyelesaikannya dan bukan orang luar, agar pemerintah bisa cepat tanggap” terang Parsaoran.


BACA JUGA:41 Warga Parik Dapat Perhatian Khusus PT. TPL.
Desa Natumingka Kecamatan Borbor Kabupaten Toba merupakan desa yang dekat dengan HTI PT. TPL. Beberapa waktu lalu warga bentrok dengan pekerja PT. TPL saat akan melakukan penanaman ke 6 pohon Eucalyptus di lokasi HTI mereka.


Namun saat ini, situasi desa Natumingka kondusif dan berharap akan makin baik dengan perusahaan. Parsaoran juga meminta agar perusahaan memperkerjakan warga desa sesuai dengan kejuruan masing-masing agar masyarakat punya hubungan yang lebih baik lagi.


LSM AMAN yang diduga sebagai pemicu keributan di Desa Natumingka Kecamatan Borbor, belum bisa dimintai penjelasannya terkait dengan berbagai tudingan warga masyarakat Natumingka yang mengatakan bahwa LSM AMANlah yang membuat suasana desa Naumingka jadi tidak harmonis dengan PT. TPL.


Hingga saat ini, beberapa awak mediapun tidak bisa menemukan kantor LSM AMAN untuk melakukan konfirmasi.


Diakhir kata, Parsaoran mengatakan bahwa dirinya dan warga masyarakat Natumingka lainnya tidak pernah mengatakan perusahaan ditutup. “TPL tetap harus beroperasi” ungkap Parsaoran mengakhiri.


Sementara itu, Agustin Simamora selaku perwakilan Pengurus Wilayah AMAN Tano Batak menyampaikan bahwa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara. AMAN dideklarasikan berdasarkan bangunan sejarah pergerakan Masyarakat Adat yang panjang di Indonesia. Sejak pertengahan tahun 1980-an telah muncul kesadaran baru di kalangan organisasi non pemerintah (ORNOP) dan para ilmuwan sosial tentang dampak negatif pembangunan yang sangat luas terhadap berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Masyarakat Adat adalah salah satu kelompok utama dan terbesar jumlahnya yang paling banyak dirugikan oleh (dan menjadi korban) politik pembangunan selama tiga dasawarsa terakhir ini. Penindasan terhadap Masyarakat Adat ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya.

Anggota AMAN adalah komunitas Masyarakat Adat yang menyetujui AD/ART AMAN, memenuhi syarat-syarat keanggotaan AMAN dan telah menyatakan diri untuk bergabung, berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan ditingkatan komunitas serta diterima secara sah menjadi anggota AMAN. Masyarakat Adat Huta Natumingka merupakan salah satu anggota komunitas Masyarakat Adat yang terdaftar dalam keanggotaan AMAN, proses awal dimulai ketika pada bulan Juli tahun 2018 masyarakat adat Huta Natumingka meminta kehadiran Pengurus Wilayah AMAN Tano Batak yang berkantor di Balige, untuk hadir ke Natumingka mengikuti pertemuan dan membahas tentang permasalahan konflik tenurial dengan Kawasan Hutan dan pemegang hak dan izin konsesi yakni PT.TPL yang dihadapi masyarakat itu sendiri. Setelah pertemuan tersebut,secara musyawarah mufakat masyarakat adat huta Natumingka sepakat untuk bergabung menjadi bagian dari anggota AMAN.

Konflik tenurial yang dihadapi masyarakat adat huta Natumingka dan puluhan anggota AMAN yang tersebar dibeberapa kabupaten kawasan Danau Toba, menunjukkan bahwa proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan oleh UU No.41 Tahun 1999 belum berjalan secara prosedur. Artinya sebagian besar izin konsesi PT.TPL yang berada di wilayah adat Natumingka dan wilayah masyarakat adat lainnnya belum lah memiliki legalitas yang sah dikarenakan kawasan hutan yang ditunjuk dalam wilayah adat Natumingka belum lah memiliki kekutan hukum serta tidak adanya penghormatan secara hukum terhadap Hak Atas Wilayah Adat Masyarakat Adat Natumingka seperti yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 pasal 3 “hak ulayat diakui, sepanjang kenyataannya masih ada”.

Atas dasar tersebut Pengurus Wilayah AMAN Tano Batak berkewajiban memberikan edukasi perihal politik hukum pengakuan wilayah adat masyarakat adat huta Natumingka, dan melakukan pendampingan hukum melalui jalur non litigasi seperti, memfasilitasi masyarakat adat melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Toba dengan instansi terkait , dan menyusun persyaratan pengajuan wilayah adat seperti yang diatur oleh Peraturan Menteri No 52 Tahun 2014, dan hal yang paling penting ialah bahwa setiap langkah-langkah yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dibahas secara musyawarah oleh masyarakat itu sendiri.
Menurut keterangan Natal Simanjuntak Ketua Komunitas Masyarakat Adat Huta Natumingka menjelaskan, bahwa setiap langkah-langkah yang akan dijalankan dalam hal upaya pengakuan wilayah adat dilakukanberdasarkan hasil musyawarah, dan kegiatan dilapangan seperti melakukan aktifitas bertani dilahan adat yang dicalaim secara sepihak sebagai konsesi TPL merupakan inisiatif masyarakat Natumingka.
Termasuk pada tanggal 18 Mei disaat masyarakat melakukan pelarangan terhadap para pekerja PT.TPL yang melakukan penanaman di wilayah adat natumingka, itu merupakan hasil musyawarah mufakat tanpa ada suruhan dari pihak manapun, kami bertahan pada saat kejadian karena para pekerja PT.TPL memaksa untuk tetap melakukan penanaman disertai mendorong paksa barisan masyarakat Natumingka, yang berakibat adanya korban luka dari masyarakat sebanyak 12 orang.

Pasca kejadian tersebut, beberapa komunitas masyarakat adat dari beberapa kabupaten sekawasan Danau Toba datang ke Natumingka pada tanggal 21 Mei 2021 untuk memberikan penguatan kepada masyarakat adat Natumingka setelah mereka mendapat tindakan kekerasan dari pihak TPL. Proses kegiatan tersebut diawali dengan mangalean boras si pir ni tondi kepada korban luka, setelah itu setiap perwakilan masyarakat adat yang hadir menceritakan kejadian yang mereka alami seperti tindakan kekerasan, kriminalisasi.

Atas hal itu lah timbul wacana dari masyarakat adat untuk membangun Gerakan Rakyat Tutup TPL, karena selama PT.TPL beroperasi tindakan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi akan tetap dihadapkan kepada masyarakat adat yang berupaya mempertahankan wilayah adatnya dari aktifitas PT.TPL dan sebagian masyarakat adat Natumingka yang turut serta dalam kegiatan tersebut turut menyuarakan Tutup TPL karena mereka juga mengalami hal yang serupa.


Mtc/Yin








Berita Yang Disarankan




Mgid




Mgid






Tag:matatelinga.commatatelinga comParsaoran simanjuntakSamosirberita terkiniTerkinitutup tpl

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.