Berita Sumut

Warga Binaan Tanjung Gusta Dianiaya Sipir, KONTRAS : Usut Tuntas Kasusnya dan Proses Hukum Pelakunya

Administrator
Mtc/ist
MATATELINGA, Medan- Terkait vidio viral di media sosial, tentang adanya penyisakaan dan penganiayaan seorang warga binaan di lapas Tanjung Gusta Medan, akhirnya Komisi Untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan buka suara.



Amin Multazam, Selaku Kordinator KONTRAS Sumut mengatakan bahwa Penganiayaan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta merupakan masalah serius dan harus di usut tuntas.


"Untuk menuntaskannya, kami mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan. Akan lebih efektif jika melibatkan lembaga negara lain seperti komnasham, ombudsman dan LPSK. Artinya, pemeriksaan sebagai respon atas video viral itu bukan sekedar formalitas, yang penyelesaiannya cenderung di lakukan di tataran internal (tertutup).


Jika terbukti bersalah, Pelaku wajib di proses secara hukum. Tentu saja wewenang itu ada di aparat penegak hukum (kepolisian). Maka kita mendorong juga ada penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian dalam mengungkap persoalan ini. Supaya pengungkapan nya bisa dilakukan secara terang benderang,"ucap Amin Multazam.



Katanya lagi, dalam kacamata kami, apa yang diutarakan di video viral tersebut bukan sekedar penganiayaan. Tapi itu sudah masuk dalam kategori PENYIKSAAN. Sebab praktek kekerasan yang dialami oleh orang tersebut justru terjadi saat ia berada dalam 'penguasaan' negara.



Dalam hal ini berada dalam lembaga pemasyarakatan. Maka demikian itu memenuhi unsur penyiksaan. Secara defenisi, penyiksaan bisa kita rujuk melalui pasal 1 UU 5/1998, pasal 1 angka (4) UU 39/1999, pasal 9 huruf (f) UU 26/tahun 2000.


Sebagai informasi, hak bebas dari penyiksaan itu merupakan hak asasi yang tak bisa dikurangi dalam situasi apapun.



" Isu penyiksaan dalam lapas ini sebutulnya bukan persoalan baru, dan sudah jadi rahasia umum. Untuk itu, kiranya peristiwa ini bisa jadi momentum yang tepat untuk segera meratifikasi Oprational Prosedur Convention Anti Torture (OPCAT).


Agar upaya pencegahan penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi bisa segera mempunyai payung hukum yang lebih jelas. Sekaligus melengkapai CAT yang sudah lebih dulu kita ratifikasi melalui UU No 5 Tahun 1998,"pungkas Kordinator KONTRAS Sumut. Terkait hal ini informasi yang diterima oleh awak media, besok Senin 20 September 2021, OMBUDSMAN Sumut akan memanggil pihak Lapas Tanjung Gusta. (Suriyanto )

Penulis
: Suriyanto
Editor
: Amrizal
Tag:TerkiniIndexlapas tamjung gusata medanmatatelinga.commatatelinga compenyiksaan nafirutan tanjunggusta medan

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.