✕
Berita Sumut

Selama 2020, Pengadilan Negeri Medan Tangani 83 Perkara Korupsi

Faeza
Selama 2020, Pengadilan Negeri Medan Tangani 83 Perkara Korupsi
Mtc/ist
Humas PN Medan Immanuel Tarigan
MATATELINGA, Medan: Selama Tahun 2020 tercatat ada 83 perkara korupsi yang telah disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dengan 93 terdakwa.


Sebagaimana dalam keterangan pers yang disampaikan melalui Whatsapp, Humas Pengadilan Negeri Medan, Immanuel Tarigan, Senin (22/02/21), menyebutkan sudah sebagian besar telah diputus dan sisanya pada tahap pemeriksaan saksi.


Dikatakannya, bahwa perkara korupsi yang disidangkan berasal dari 24 Kabupaten Kota di Sumatera Utara dan 7 Perkara diantaranya dari KPK.


Perkara terbanyak berasal dari Nias Selatan dan KPK sebanyak 7 Perkara yang diantaranya adalah terkait pembangunan runway, taxiway dan apron di unit penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Perkara berasal dari KPK, salah satunya kasus Walikota Medan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.


Selanjutnya perkara terbanyak kedua berasal dari Medan dan Langkat sebanyak masing-masing 6 perkara yang diantaranya adalah terkait Bank Sumut, Kantor Pos, dan perkara dari kabupaten langkat korupsi dana Desa.


Perkara di Labuhanbatu, labuhanbatu selatan, Humbanghasundutan, Tanjung Balai, Batubara, Toba Samosir masing-masing 5 Perkara diantaranya Pengadaan Pakaian Dinas DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai, Dana BPJS/JKN di RSUD Batubara dan Dana Desa Narumonda Kabupaten Samosir.


Masing-masing 3 perkara di Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Dairi diantaranya perkara Studi kelayakan Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Karo, Pendapatan Asli daerah di Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah Labuhanbatu Utara, pertanggungjawaban dana Desa.


Sementara itu, Lanjut Immanuel untuk daerah Padanglawas, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Padanglawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Utara masing-masing 2 perkara yang diantaranya adalah perkara Badan Usaha Milik Desa, kegiatan Lanjutan Pembangunan Pembuatan Tanggul Sei Padang, PT Pos Persero, Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Swadana Tarutung Tahun Anggaran 2013.


Kabupaten Nias, Kota Binjai, Sibolga dan Kabupaten Deliserdang, Simalungun, Belawan masing-masing perkaranya adalah Pekerjaan Pembangunan Perumahan Type-36 sebanyak 58 Unit lokasi Desa Tulumbaho di Kecamatan Gido Kabupaten Nias, Kepala Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, Pejabat Pangulu Nagori Dolok Ulu, UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Utara Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.


“Dari keseluruhan perkara yang diterima PN Medan, persentase Terdakwa laki-laki sebanyak 87% atau sama dengan 81 orang dan perempuan sebanyak 13% atau sama dengan 12 orang Terdakwa, dimana usia paling muda dari terdakwa adalah 33 tahun dan yang paling tua 79 tahun," ujar Immanuel menjelaskan.

Ketua PN Medan Sutio Djumagi Akhirno, SH, M.Hum, menyatakan bahwa sepanjang 5 tahun berturut-turut kasus Tipikor mengalami penurunan sejak tahun 2019 PN Medan Mengalami penurunan jumlah perkara korupsi sebanyak 49% dari jumlah yang kita terima di tahun 2018, begitu pula saat tahun 2020 kemarin perkara mengalami penurunan 4%, kita anggap ini sebagai semangat penegakan hukum, semangat antikorupsi.


"Dimana tahun 2020 ada 1 orang Terdakwa Walikota, 17 Terdakwa mantan anggota DPRD, 8 Perkara Kepala Desa, 9 Terdakwa Rumah Sakit Umum Daerah, dan juga dari dinas-dinas lainnya”, ujar Sutio menyebutkan data perkara di PN Medan.


Dalam uraiannya, untuk Tahun 2020 ada 83 perkara korupsi yang disidangkan, 2019 sebanyak 86 perkara, 2018 sebanyak 128 perkara, 2017 sebanyak 129 perkara, dan 2016 sebanyak 136 perkara.


Begitu juga bagi masyarakat dapat memantau perkara-perkara yang disidangkan oleh PN Medan dengan mengakses kanal Case Tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Medan secara online, atau melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk informasi penelusuran perkara, jadi tidak harus datang langsung ke PN Medan guna menjaga protokol kesehatan.(mtc)

Penulis
: Faeza
Editor
: Faeza
Tag:PN Medan

Komentar

ARSIP

Berita Terkini

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.