Berita Sumut

Pengerjaan Proyek Drainase U-Ditch Di Jalan Rela Sidorejo Medan Tembung Terkesan Kangkangi Perpres 54 Tahun 2010

putra
Matatelinga.com
Pengerjaan Proyek Drainase U-Ditch Di Jalan Rela Sidorejo Medan Tembung.

MATATELINGA, Medan : Belakangan ini banyak program-program Pemerintah Kota Medan di dalam aspek pembangunan Infrastruktur seperti perbaikkan saluran drainase dengan menggunakan U-Ditch.

Hal itu sebagai wujud dari pada penanggulangan banjir di beberapa ruas jalan di Kota Medan. Akan tetapi, pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan menggunakan keuangan negara ternyata masih jauh dari kata transparan, sehingga pengerjaannya terkesan kangkangi Perpres (Peraturan Presiden) nomor 54 Tahun 2010. Dimana, pada saat proses perbaikkan yang saat ini tengah dikerjakkan tidak terdapat sebuah papan penguman pengerjaan (Plang Proyek) pada areal lokasi proyek di Jalan Rela/Keruntung Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

Menanggapi hal itu, Saut Haornas Sagala, S.E selaku Bendahara Forum Komunikasi Study Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Sumatera Utara angkat bicara. Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur yang menggunakan keuangan Negara pelaksanaan nya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena menurutnya, berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus bersifat transparansi. "Itu sudah harga mati. Segala yang menyangkut dengan pengelolaan keuangan Negara harus tetap mengedepankan peraturan yang telah ditetapkan. Karena, Negara kita negara hukum. Jangan sampai, Proyek yang dikerjakan disinyalir proyek siluman". Ujarnya

Lebih lanjut, mantan wartawan senior ini juga menjelaskan, dalam pelaksanaan pengerjaan yang menyangkut program pemerintah didalam melaksanakan pengelolaan keuangan Negera, tetap mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, setiap pelaksanaan pengerjaan proyek negara, papan proyek diharuskan ada terdapat pada lokasi pengerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Dilihat dari peraturan yang telah tertuang, dengan begitu, masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang tengah dikerjakan". Jelasnya.

Tambahnya lagi, walaupun setiap pengaadan barang dan jasa pemerintah di tampilkan melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Electronik). Namun, Pelaksanaan dilapangan harus tetap mengedepankan asas transparansi. Karena dengan begitu, Masyarakat luas dapat mengetahui sumber pengerjaan dan waktu pelaksanaan.

Sebelumnya, orang yang diketahui bernama Budi yang juga disebut sebagai pemborong proyek drainase ketika di konfirmasi via seluler enggan menjawab. Padahal, pesan yang disampaikan oleh awak media telah terbaca. Namun, Budi lebih memilih diam dan terkesan acuh tak acuh atas konfirmasi wartawan, bahkan yang lebih mirisnya lagi, Ia malah memblokir nomor wartawan, sampai berita ini diturunkan ke meja redaksi, pihak terkait belum dapat memberikan keterangan resmi. (Kos/Mtc)

Penulis
: Kos
Editor
: Putra
Tag:KangkangiPerpres 54Tahun 2010Terkesan

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.