MATATELINGA, Langkat: Pemasangan pipa jaringan baru start WTP PDAM Simpang Bukit Tua lebih kurang sepanjang 7 KM yang melintasi di Jalan Besar Kuala Pesilam terkesan membahayakan pengguna jalan. Selain itu, proses pengorekan dengan kedalaman 1 meter hingga pemasangan juga sepertinya asal jadi, alias amburadul.
Karena takut terjadi bahaya, maka warga Dusun Sendang Tani, Desa Kuala Pesilan, Padang Tualang, Langkat memprotes, Rabu (5/10/2022) sekitar pukul 16.00 Wib.
Kekecewaan warga bukanlah tanpa alasan, pasalnya memasuki musim penghujan sangat mempengaruhi situasi lapangan berlumpur dan bisa amblas. Jika tidak cepat disikapi, warga khawatir bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Sri Rahmawati (43) warga Dusun l Kenang Tani, Desa Kuala Pesilam, Kecamatan Padang Tualang mengatakan, saat musim hujan begini air bercampur lumpur memasuki teras dan halaman rumah.
“Berjalan sulit karena tanah bekas timbunan pipa menjadi amblas, bahkan malam itu ada mobil truk yang amblas ban nya karena melintasi tanah bekas timbunan jalur pipa, akibatnya transportasi menjadi macet lama,” kata Sri.
Ungkapan kekecewaan yang sama juga disampaikan Bidan Eka, warga yang sama dan menurutnya pengerjaan tersebut tanpa memperhatikan dan memperhitungkan atau meminimalisir dampak yang ditimbulkan ke masyarakat.
“Akiba pengorekan itu, tanah berserakan dan berlobang dalam menghalangi jalan masuk rumah saya. Karena lama mereka kembali lakukan penimbunan, terpaksa saya mengupah orang Rp.100.000 untuk melakukan penimbunan dan merapikan nya,” ungkapnya.
Dia mengaku panik, sebab pasien yang hendak berobat di kliniknya tak bisa memarkirkan kendaraannya.
“Panik betul saya malam itu, mau mengadu kemana kami, gak tau melaporkan kesiapa. Tolonglah Bang sampaikan rasa kekecewaan yang kami alami, sekarang saja mau melintas saja sulit dan harus berhati-hati, karena tanah timbunan nya berlumpur dan rawan amblas,” ujar Eka.
Terkait hal tersebut, Darman perwakilan dari Cipta Karya PUPR Provinsi Sumut di lokasi mengatakan, pengerjaan ini bersumber APBD Sumut bantuan Gubernur, beda dengan pemasangan pipa yang di Pangkalan Brandan itu bersumber APBN.
