Berita Sumut

Ombudsman Minta Walikota Medan Awasi Seleksi Pendidikan Kelas Akselerasi

atar
Matatelinga.com/ist

MATATELINGA, Medan - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) meminta Walikota Medan mengawasi penyelenggaraan Progam Pendidikan Khusus Akselerasi (percepatan) bagi peserta didik yang memiliki potensi Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa (CI-BI).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan permintaan ini sehubungan dengan adanya keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen calon siswa/i yang akan ikut dalam Program Kelas Akselerasi tersebut.

"Pengawasan langsung dari Pak Walikota ini sangat penting. Sebab, ada orangtua siswa yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus disiapkan siswa untuk mengikuti seleksi Program Kelas Akselerasi tersebut," jelasnya ketika dihubungi, Minggu (29/5/2022).

Abyadi Siregar mengaku menerima konsultasi dari masyarakat terkait adanya satuan pendidikan dasar (sekolah) di Kota Medan membuka Program Kelas Akselerasi bagi para siswa yang memiliki potensi CI-BI.

"Yang menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat orang tua siswa adalah, biaya pendaftaran seleksi program kelas akselerasi tersebut yang dinilai terlalu mahal," ujar Abyadi.

Menurut keterangan orang tua siswa, lanjut Abyadi Siregar, sekolah negeri tersebut mematok biaya sebesar Rp 800 ribu untuk seleksi Program Kelas Akselesasi tersebut. Jumlah itu diperuntukkan untuk tes psikologi sebesar Rp 300 ribu dan membayar tes STIFIn sebesar Rp 500 ribu.

STIFIn adalah singkatan dari Sensing, Thinking, Intuiting, Feeling and Insting. Ini merupakan sebuah konsep untuk mengindentifikasi kecerdasan manusia berdasarkan sistem operasi otak yang dominan dan dapat diketahui dengan memindai sidik jari.

Menurut orang tua siswa, biaya ini terlalu memberatkan di tengah situasi ekonomi sekarang. Padahal, bila dibanding di sekolah swasta, biaya ini terlalu mahal.

Karena di sekolah swasta yang juga menerapkan Program Kelas Akselerasi (percepatan), menurut orang tua siswa, biaya pendaftarannya hanya Rp 150 ribu - Rp 200 ribu.

Karena itu, lanjut Abyadi, orang tua siswa itu memohon agar Ombudsman RI Perwakilan Sumut menindaklanjuti masalah ini.

Abyadi Siregar menyarankan agar proses seleksi untuk masuk dalam program pendidikan akselerasi (percepatan) ini, merujuk pada PP No 17 tahun 2010. Di pasal 135 ayat (3) disebutkan, bahwa program percepatan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi CI-BI, dilakukan dengan persyaratan tes psikologi untuk mengukur bakat istimewa yang dimiliki calon siswa.

"Jadi, proses seleksi program kelas akselerasi itu, sebaiknya mengacu pada ketentuan dan peraturan. Jangan ditambah-tambah, seperti tes STIFIn yang justru berdampak pada penambahan biaya yang memberatkan orang tua siswa. Ketentuannya sudah jelas diatur dalam pasal ayat (3) pasal 135 PP No 17 tahun 2010," kata Abyadi Siregar.

Dihapus

Menurut Abyadi Siregar, ada beberapa alasan sehingga meminta Walikota mengawasi langsung Penyelenggaraan Progam Pendidikan Khusus Akselerasi (percepatan) ini di Kota Medan. Selain terkait tingginya biaya seleksi, juga akibat pernah adanya wacana untuk menghapus program pendidikan akselerasi (percepatan) ini.

Wacana penghapusan program pendidikan akselerasi (percepatan) ini, lanjut Abyadi, dilontarkan Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Achmad Jazidie pada 2014.

Dirjen Dikmen menjelaskan, bagi siswa yang memiliki potensi CI-BI, dapat mempercepat masa studi dengan mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS), sebagaimana diatur dalam pasal 135 ayatr (4) PP No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Achmad Jazidie mengurai, ada dua alasan penutupan kelas tersebut. Pertama siswa CI-BI diharapkan dapat memberi manfaat kepada teman sekelasnya karena tidak berada di kelas eksklusif atau terpisah. Kedua, dengan SKS, tidak menutup kemungkinan mereka dapat mempercepat waktu belajarnya.

Abyadi Siregar juga mengingatkan agar Pemko Medan jangan sampai menyelenggarakan program pendidikan yang justru sudah dihapus oleh pemerintah. Terlebih dengan menerapkan biaya yang memberatkan masyarakat. "Saya kira, ini penting menjadi perhatian serius Pak Walikota," jelas Abyadi Siregar.

Abyadi Siregar menyarakan agar tes seleksi masuk program akselerasi (percepatan) itu, diserahkan kepada rumah sakit pemerintah. Kemudian, tidak perlu ada tes STIFIn. Dengan demikian, diharapkan biayanya akan bisa terjangkau orangtua siswa.

Penulis
: mtc/rel
Editor
: atar
Tag:ombudsman RI perwakilan sumutWalikota Medanawasi seleksi pendidikan kelas akselerasi

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.