Berita Sumut

Ombudsman Minta Walikota Medan Awasi Seleksi Pendidikan Kelas Akselerasi

atar
Matatelinga.com/ist

Abyadi Siregar menyarankan agar proses seleksi untuk masuk dalam program pendidikan akselerasi (percepatan) ini, merujuk pada PP No 17 tahun 2010. Di pasal 135 ayat (3) disebutkan, bahwa program percepatan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi CI-BI, dilakukan dengan persyaratan tes psikologi untuk mengukur bakat istimewa yang dimiliki calon siswa.

"Jadi, proses seleksi program kelas akselerasi itu, sebaiknya mengacu pada ketentuan dan peraturan. Jangan ditambah-tambah, seperti tes STIFIn yang justru berdampak pada penambahan biaya yang memberatkan orang tua siswa. Ketentuannya sudah jelas diatur dalam pasal ayat (3) pasal 135 PP No 17 tahun 2010," kata Abyadi Siregar.

Dihapus

Menurut Abyadi Siregar, ada beberapa alasan sehingga meminta Walikota mengawasi langsung Penyelenggaraan Progam Pendidikan Khusus Akselerasi (percepatan) ini di Kota Medan. Selain terkait tingginya biaya seleksi, juga akibat pernah adanya wacana untuk menghapus program pendidikan akselerasi (percepatan) ini.

Wacana penghapusan program pendidikan akselerasi (percepatan) ini, lanjut Abyadi, dilontarkan Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Achmad Jazidie pada 2014.

Dirjen Dikmen menjelaskan, bagi siswa yang memiliki potensi CI-BI, dapat mempercepat masa studi dengan mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS), sebagaimana diatur dalam pasal 135 ayatr (4) PP No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Penulis
: mtc/rel
Editor
: atar
Tag:ombudsman RI perwakilan sumutWalikota Medanawasi seleksi pendidikan kelas akselerasi

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.