Berita Sumut

LIPPSU Desak Kapoldasu Bentuk Tim Investigasi Pengawasan Sektor MBLB

Administrator
Mtc/ist
Azhari AM Sinik 


Penandatanganan dilakukan di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dan juga dihadiri unsur Forkopimda.


Lebih lanjut Sinik menandaskan, selama ini kewenangan tentang penyelenggaraan perizinan MBLB sesuai Perpres No.55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak jelas.



“Sebagai leading sector, Dinas PMPPTSP dan Dinas ESDM Sumut tidak dapat berbuat maksimal, sehingga berakibat pendapatan asli daerah tak dapat didongkrak,” ujarnya.


Bisa jadi, tambahnya, ada dugaan permainan atau kongkalikong antara pengusaha tambang dengan pemerintah pusat untuk memaksakan usaha tambang mereka beroperasi, meski belum sepenuhnya memenuhi syarat, terutama analisa dampak lingkungan.



Dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke Pemprovsu, diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan izin kepada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan.


Dalam kaitan ini, LIPPSU minta Kapoldasu untuk mengawal pelimpahan wewang ini, dengan membentuk tim investigasi mengawasi MBLB.


Penulis
: Mtc/rel
Editor
: Amrizal
Tag:LIPPSUSumutIndexmatatrlinga.co.PemprovsuTerkini

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.