Berita Sumut

Jubir F-PDI Perjuangan Harapkan RTRW Kota Medan Kedepan Lebih Konprehensip

rizky
amrizal/matatelinga.com
Jubir F-PDI Perjuangan DPRD Medan Daniel Pinem pada saat sidang paripurna DPRD Medan, Selasa (30/11/2021)
MATATELINGA. Medan - Dengan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 dan menggantikannya dengan Ranperda RTRW Kota Medan Tahun 2021 s/d 2041 diharapkan RTRW Kota Medan lebih konprehensip dan sejalan dengan kebijakan strategis nasional. Hal ini dikatakan juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDP) Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran (DPRD) Medan Daniel Pinem.



Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional antara lain, terkait dengan pembangunan jalan tol, yang meliputi jalan tol Medan-Binjai, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta terkait dengan rencana pembangunan terminal tipe A dan pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet).


Demikian dikatakan Daniel Pinem saat membacakan pendapat fraksiya terhadap Ranperda Kota Medan Tentang RTRW tahun 2021 s/d 2041 pada sidang paripurna DPRD Medan, di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (30/11/2021).


Baca Juga:Dengan Jumlah Pantastis, DPRD Medan Bersama Walikota Medan Sahkan APBD Pemko Medan

Dikatakan Daniel, rencana pembangunan jalan tol layang koridor jalan pinang baris-pusat kota- aksara-tembung (perbatasan Kota Medan dengan kabupaten deli serdang) serta rencana pembangunan ruas jalan tol titik nol-pelabuhan, menjadi tertera dalam ranperda ini yang walaupun rencana pembangunan tersebut masih perlu kajian dan pembahasan yang lebih mendalam.


"Melihat pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Medan, Daniel mendesak Pemko Medan melalui walikota supaya menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kecamatan Medan Marelan.



"Karena dari pengamatan kami masyarakat yang tinggal dikawasan Medan Utara masih banyak yang belum memiliki rumah dan tinggal didaerah kumuh dan bantaran sungai. Mohon hal ini menjadi perhatian,"imbuhnya.


Demikian juga dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW, minimal 30 persen untuk RTH publik dan 10 % RTH private dari luas wilayah administratif yang ada.


Penulis
: Amrizal
Editor
: Rizky
Tag:Jubir F-PDI Perjuangan Harapkan RTRW Kota Medan Kedepan Lebih KonprehensipMatatelingaTerkini

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.