Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Persampahan dan Kebersihan DLH Tanjungbalai, Rahmad Rambat mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana aksi mogok tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalang-halangi para honorer untuk menyampaikan aspirasinya.
"Selama aksi dilakukan secara damai dan tidak anarkis, kami menghormati hak mereka," ujar Rahmad.
Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ini disebabkan oleh defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kota Tanjungbalai. Proses pencairan gaji, menurutnya, membutuhkan waktu yang lebih lama karena anggaran tahun 2024 telah selesai.
"Sebelum nya kami (Dinas) telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera menyelesaikan masalah ini, dan kami percayakan hal tersebut pada mereka " imbuhnya (Riki)
Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.
