"Bahwa perlu diketahui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebelumnya melakukan pemantau dan pendampingan anak korban saat sidang perkara a quo yang agendanya pemeriksaan saksi anak korban mengalami kesulitan karena Hakim Ketuanya MAT, SH., MH berulang kali mengusir penasehat hukum anak korban dengan alasan harus lembaga resmi seperti KPAI padahal Penasehat Hukum telah menunjukan surat kuasa dan menyampaikan dasar hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang sangat mengecewakan Hakim ketua memukul meja dan bersidang menggunankan Toga serta menyuruh Penasehat Hukum anak korban untuk keluar dengan nada yang lantang “Kau Keluar, Keluar. diduga perbuatan hakim tersebut telah melanggar Kode Etik Hakim dalam Berperilaku Adil sebagaimana Surat Keterangan Bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 DAN Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 dan tidak memberikan rasa Keadilan pada Korban,"tegas Wakil Direktur.
Bahwa LBH Medan dalam hal ini telah membuat Pengaduan atas putusan yang sangat ringan dan sikap hakim sebagaimana surat pengaduan No; 58/LBH/PP/III/2021 tertanggal 03 Maret 2021 ke Mahkamah Agung (MA) RI, Badan Pengawasan MA RI, Komisi Yudisial (KY) RIdan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena diduga telah melanggar Pasal 28B ayat (2) Jo 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindugan dari kekerasan dan diskriminasi”.Pasal 2 tentang Konvensi PBB untuk Hak Anak berbunyi “Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali, Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain” Surat Keterangan BersamaNomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 DAN Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 08 April 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, Pasal 22 “Hakim dan Jaksa Tidak Memakai Toga saat pemeriksaan Anak Korban, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dimana LBH Medan meminta agar hakim tersebut diberikan tindakan/sanksi dan kedapanya hal seperti ini tidak terulang kembali. ( Suriyanto )
