Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Taput Tota Situmeang menilai, kebijakan Pemkab Taput yang baru baru ini melakukan peminjaman kepada
perusahaan BUMN yang berperan sebagai kreditur itu, sangat tidak memenuhi kepatutan, pasalnya pengambil keputusan tidak ada keberpihakan kepada pengusaha Taput.
"Kalau ditanya kepatutan, pasti saya jawab tidak patut, karena pengambil keputusan tidak ada keberpihakan kepada pengusaha Tapanuli Utara," tegasnya.
Menurutnya, alokasi dana pinjaman yang harus dibayarkan Pemkab Taput selama rentang waktu delapan tahun ke depan itu, ternyata sudah melenceng dari pesan suci pemulihan ekonomi sebenarnya.
" Kebijakan tersebut terindikasi ketidakpatutan pemilihan penyedia jasa yang mayoritas dipecah jadi ribuan paket penunjukan langsung," jelasnya.
Kritik pedas lainnya juga datang dari Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Taput Antonius Tambunan, dimana dia meminta TAPD Taput agar bisa menyajikan dokumen perencanaan program 1300 paket PEN kepada DPRD Taput.
Hal ini disampaikan Antonius
diakibatkan kenyataan real di lapangan adanya beberapa paket pekerjaan yang tidak terencana dengan baik, bahkan ditemukan pekerjaan yang alokasinya terkesan dipaksakan.
"Saya berharap kepada Pemkab agar bisa menyerahkan dokumen perencanaan seluruh paket PEN kepada lembaga ini," imbuhnya.
Sementara, Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Taput Mauliate Sitompul
dalam rapat Badan Anggaran
sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2020) juga menyampaikan kekecewaannya, berdasarkan perinciannya, pos anggaran dana pinjaman Pemkab Taput yang dicincang dalam 1300 paket proyek fisik itu, ternyata hanya 60 paket saja yang dialokasikan di 4 kecamatan.
-
Berita Sumut
-
Nasional
-
Nasional
-
Berita Sumut
-
Berita Sumut
-
Nasional
Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.