Berita Sumut

DKPP : Partisipasi Pemilih di Medan Terendah di Indonesia

Faeza
Mtc/ist
MATATELINGA, Medan : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak 2020. Termasuk Bawaslu juga pihak kepolisian serta Pemerintah dan TNI dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu.



Anggota DKPP RI, Dr Alfitrah Salam, yang juga memberi apresiasi kepada KPU Kota Medan yang sudah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih lebih dari 100% dari Pilkada 2015 lalu yang hanya mencapai 25%.


"Meskipun naik mencapai 47%, namun partisipasi pemilih di Kota Medan masih yang terendah di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada," paparnya dalam acara Ngetren Media, Senin (14/12/2020) di Grand Mercure Hotel.


Menurutnya, ada beberapa catatan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada kali ini. Pertama, aturan penyelenggaraan Pilkada ini terlalu rumit. Pilkada diatur oleh UUD 1945, UU No 7/2017, lalu juga diatur oleh Peraturan KPU, Petunjuk Teknis, serta Keputusan dan Surat Edaran.


Ia mencontohkan, kerumitan soal daftar pemilih tetap (DPT). Penetapan DPT diserahkan saja ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). "KPU cukup mengawasinya saja," katanya.


Rumitnya peraturan menyangkut pemilihan menurut Alfitra tak jarang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Dan tak jarang, penyelenggara menjadi korban karena tumpah tindih peraturan itu. Antara sesama penyelenggara, Bawaslu dan KPU kata dia, juga sering saling mengadukan. Seringkali juga, peraturan diterbitkan hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan. Jelas ini menyulitkan bagi penyelenggara di tingkat bawah.



Di Pilkada 2020 ini ada aplikasi Sirekap misalnya. Sirekap, yang merupakan hasil unggah formulir C Hasil Plano di TPS, sudah diputuskan hanyalah alat bantu, bukan jadi bahan keputusan penetapan hasil. "Tapi juknis (petunjuk teknis) nya ada.


Selain catatan kritis, Alfitra juga memberikan sejumlah saran perbaikan. Ia dalam kesempatan ini mengungkap usul pribadi cara melayani pemilih yang berada di perantauan. Di Jakarta dan kota-kota besar lain ada banyak perantau yang tak bisa pulang ke tempat asalnya pada hari pemungutan. Mereka masih terdaftar sebagai penduduk daerah asalnya.


Kedepannya mereka ini bisa dilayani hak pilihnya tanpa harus pulang kampung. Caranya, adalah dengan mengirimkan surat suara ke para pemilih di perantauan yang sudah terdata via pos. "Jadi seminggu (sepekan) sebelum pemungutan surat suaranya sudah dikirim via pos," ungkap dia.


Catatan lain adalah bahwa masih banyaknya laporan money politics dalam Pilkada. Khusus soal money politics ini menurutnya, seringkali sulit ditindak. Sebab, regulasinya yang menyulitkan pembuktian. "Karena yang melapor tidak dilindungi. Yang menerima dan memberi itu sama-sama dihukum. Karenanya yang melapor tidak ada," tukasnya. (mtc/amel)

Penulis
: amelia
Editor
: Faeza
Tag:DKPPMedanPilkada Medan

Berita Terkait

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.