Berita Sumut

Dalam Menangani Anak Jalanan Semoga Masukan dari Seminar Hasil Kajian Dapat Jadi Rekomendasi Pemko Medan

rizky
Kominfo Medan
Masukan dari Seminar Hasil Kajian diharapkan Dapat Jadi Rekomendasi Pemko Medan dalam Menangani Anak Jalanan, Rabu (06/07/2022)
MATATELINGA. Medan - Diselenggarakan digelar Hotel Grand Antares, Rabu (06/07/2022). Guna mengatasi permasalahan tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan telah mengkaji penanganan anak jalanan dengan menggunakan sistem pelayanan panti dan non panti. Permasalahan anak jalan merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan sangat erat dengan masalah sosial terutama kemiskinan di Kota besar termasuk Kota Medan.



Kajian yang telah dilakukan tersebut kemudian dipaparkan melalui Seminar Hasil. Sebagai tenaga Ahli dalam kajian tersebut Balitbang menggandeng akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU yang diketuai Hairani Siregar S.Sos.


Dalam pemaparannya Hairani Siregar menjelaskan bahwa saat ini di kota Medan terdapat pekerjaan baru anak jalanan Seperti manusia silver dan anak badut. Pemko Medan sendiri telah memiliki Perda nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandang dan mengemis serta tuna susila di Kota Medan dan sampai saat ini masih menjadi rujukan hukum Dinas Sosial dan Satpol PP mencegah dan menangani pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan di Kota Medan.


Baca Juga:Bocah 13 Tahun 2 Jari Tangannya Putus Ditebas Kelewang Kelompok Perampok

Hairani menambah Kota Medan juga telah memiliki Rumah Perlindungan Sosial (RPS) yang difungsikan sebagai penampungan sementara hasil razia dalam penanganan anak jalanan, namun tidak menjadi jawaban pencegahan, penanganan dan PPKS khususnya anak jalanan jika masih tetap menggunakan sistem pelayanan panti. Sebab selama ini Hairani menilai Sistem pelayanan panti dan non panti yang dijalankan selama ini oleh Pemerintah maupun LSM yang bergerak pada pemberdayaan anak belum berjalan maksimal.


"Saya menyarankan guna mengatasi permasalahan anak jalanan Pemko Medan harus mengevaluasi Perda nomor 6 tahun 2003 tersebut dan menerbitkan Perda baru untuk pencegahan penanganan dan PPKS khususnya anak jalanan di Kota Medan. Selain itu agar lebih maksimal pekerja sosial harus diikutsertakan dalam razia yang dilakukan Dinas Sosial dan Satpol PP, sehingga penanganan dan assessment dapat maksimal," Sebutnya.



Kemudian Hairani mengungkapkan hal lain yang harus dilakukan adalah OPD terkait adalah berkoordinasi dengan LSM yang fokus pada kegiatan pencegahan penanganan dan PPKS khususnya anak jalanan. Selain itu melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal menerbitkan Peraturan bersama dalam hal pencegahan penanganan dan PPKS.


"Pemko Medan juga diminta untuk menerapkan asset base community sebagai pencegahan penanganan dan PPKS khususnya anak jalanan. Untuk penerapan Asset base community tersebut dapat berkerjasama dengan Fisip USU. Keseluruhan hasil kajian ini diharapkan dapat menangani permasalahan anak jalanan di Kota Medan," Jelasnya.


Penulis
: Amrizal
Editor
: Rizky
Tag:Dalam Menangani Anak Jalanan Semoga Masukan dari Seminar Hasil Kajian Dapat Jadi Rekomendasi Pemko MedanMatatelingaTerkini

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.