Berita Sumut

Cegah Kebocoran Penerimaan Daerah, Pemko Siantar Siap Sukseskan EPTD

atar
Matatelinga.com/ist
Suasana Rapat High Level Meeting TP2DD Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, di Hotel Niagara Parapat Kabupaten Simalungun, Rabu (22/6/2022) pukul 09.00 WIB.
MATATELINGA, Pematangsiantar - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar siap menyukseskan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD) sebagai implementasi upaya pencegahan kebocoran penerimaan daerah dengan pemanfaatan teknologi.

Tujuannya, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat, serta sejalan dengan visi dan misi mewujudkan masyarakat Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas.

Demikian disampaikan Plt Wali Kota Pematangsiantar, dr Susanti Dewayani SpA di acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar di Hotel Niagara Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Rabu (22/06/2022) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kepala KPw BI Pematangsiantar, Teuku Munandar menyampaikan sebagaimana amanat Presiden RI Joko Widodo, Transformasi Digital harus dilakukan di seluruh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, KPw BI Pematangsiantar menyelenggarakan High Level Meeting TP2DD Wilayah Kerja KPw BI Pematangsiantar.

Menurut Munandar, kegiatan itu bertujuan agar Program ETPD dapat berjalan baik, terakselerasi, dan nantinya bermanfaat untuk pemerintah daerah, yakni berupa Peningkatan Pendapatan Daerah dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan.

"Kami berharap seluruh pemerintah daerah dan Pemerintah Kota Pematangsiantar akan semakin maju dengan Program ETPD-nya dan menjadi salah satu terbaik di Indonesia," sebut Munandar.

Sementara itu, perwakilan Spesialis Koordinasi dan Supervisi Madya - Komisi Pemberantasan Korupsi Mohammad Jhonattan mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi non tunai guna mengurangi penyuapan dan gratifikasi.

Sedangkan Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemnedagri) RI, Andri Hikmat SR AP MM memaparkan, Kemendagri mendorong pemerintah daerah meningkatkan transaksi keuangan digital, yang tujuannya meminimalisir terjadinya penyimpangan atau korupsi.

Selanjutnya, Plt Wali Kota Pematangsiantar, dr Susanti Dewayani SpA dalam pemaparannya menyampaikan, Pemko Pematangsiantar siap mensukseskan Program ETPD sebagai implementasi dari upaya pencegahan kebocoran penerimaan daerah dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat.

"Kami dari Pemerintah Kota Pematangsiantar berterima kasih kepada KPw BI Pematangsiantar, Bank Sumut, dan Kementerian Dalam Negeri. Ini merupakan pemicu bagi kami untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan semangat dan integritas. Serta dengan dedikasi yang tinggi mensukseskan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar," terangnya.

Acara tersebut turut dihadiri, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH; Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) H Edimin; Plt Wali Kota Tanjungbalai H Waris Thalib SAg MM; Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima SE; Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Budi Utari Siregar AP, Sekda Kabupaten Labuhanbatu Ir M Yusuf Siagian MMA; Asisten II Labuhanbatu Utara (Labura) Muhammad Asril SSos; serta Asisten II Kabupaten Asahan Drs Muhili Lubisa.

Penulis
: Sip
Editor
: atar

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.