MATATELINGA, Medan : Kekayaan alam yang begitu melimpah ternyata tidak mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya, terutama bagi rakyat miskin dan kaum tani yang kekurangan lahan â€" lahan produksi sebagai sumber pendapatan ekonominya dikarenakan terjadinya Ketimpangan Penguasaan Atas Tanah di Negara ini.
Pasalnya, pemerintah dianggap gagal mendistribusikan tanah kepada rakyat miskin dan kaum tani yang membutuhkan, bahkan, pemerintah dinilai lebih cenderung memberikan mayoritas Penguasaan dan Pengelolaan tanah kepada para Pemodal dan Perusahaan-perusahaan besar,baik swasta, dalam negeri maupun asing. Demikian statement itu disampaikan oleh Masyarakat Sumatera Utara melalui surat pernyataan dari Komite Rakyat Bersatu (KRB) Senin,(26/9/22).
Komite Rakyat Bersatu yang dikoordinatori, Unggul Tampubolon, Johan Merdeka, Dan Joni Siregar juga meminta agar Gubernur Sumatera Utara membubarkan Tim Inventarisasi & Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks HGU PTPN II yang diduga kuat sarat dengan kepentingan mafia tanah. Mereka juga mendesak agar KPK Mengusut & Mengaudit Tim Inventarisasi & Identifikasi yang Tidak Transparan ke publik.
" Lihat saja, TIM Inventarisasi dan Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks HGU PTPN II yang tidak mengikutsertakan DPRD, Aktifis Agraria, Jurnalis ke dalam tim tersebut, ada apa dengan Gubernur Sumatera Utara?? ". Ujarnya
Dijelaskannya, bahwa persoalan perampasan tanah dan konflik Pertanahan terjadi dimana-mana, terkhsusus di Sumatera Utara. "Yang Konflik-konflik tersebut terkesan dibiiarkan dan tak mampu diselesaikan satupun di masa Pemerintahan Joko Widodo hari ini. Tidak Selesainya Konflik AGRARIA/pertanahan juga diakibatkan oleh Oknum-oknum di Instansi Pemerintah (BPN, PEMPROV, PEMKAB,dsbnya) yang terlibat dalam Sindikat Mafia Tanah. Sehingga memperlama proses penyelesaian. Adapun bagian dari bentuk Mafia Tanah adalah adanya jual Beli Tanah Negara secara sepihak tanpa mementingkan KEPENTINGAN rakyat banyak, adanya Sertifikat Ganda, Penerbitan Sertifikat (baik HGU,HGB, HM) yang masih bersengketa, dan lain sebagainya". Jelasnya