Lebih lanjut Buyung menjelaskan, sebagaimana dalam Bab XIII Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 20222 tentang larangan dalam penggunaan data pribadi pada Pasal 65 ayat ( 1) yang berbunyi: “ setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”.
“ Artinya apa, apakah data pribadi si pelapor benar-benar telah di pakai dan merupakan sebagai syarat dibuat oleh yang dilaporkan. Karena saya menilai sampai saat ini belum dapat di kategorikan data itu dipergunakan maka belum ditemukan unsur kerugian atas penggunaan data pribadi orang yang keberatan. Sebab belum pasti apakah data pribadi si pelapor memenuhi syarat atau tidak untuk dijadikan sebagai Syarat dukungan Calon Bupati jalur independen itu”. Kata Buyung.
Buyung menyebutkan, Laporan terhadap aparat hukum oleh si pelapor tersebut masih dapat di kategorikan prematur atau belum bisa di laporkan, kecuali telah sah Data pribadi si pelapor dipergunakan sebagai bahagian syarat yang dibuat oleh kandidat Calon Kepala Daerah.
Kata Buyung, karena permainan ini adalah ranah politik maka sah-sah saja mereka melaporkan, tetapi hati-hati bilamana data pribadi mereka tidak terbukti dipalsukan atau dipergunakan di khawatirkan si pelapor juga dapat dilaporkan ke pihak aparat hukum dengan unsur Laporan Palsu sebagaimana dalam Pasal 220 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun 4 bulan.
Mantan Politisi ini juga mengatakan,dalam kecamata politiknya, apa yang di lakukan terhadap Dolly Pasaribu tersebut merupakan bahagian daripada skenario untuk menggagalkan Dolly Pasaribu agar tidak maju sebagai Calon Bupati Tapsel dari jalur independen.
