âś•
Berita Sumut

Rapat Paripurna DPRD Medan “Lawak-lawak”

Administrator
Matatelinga - Medan, Rapat yang digelar oleh anggota DPRD Medan, Senin (19/5/2014).Meskipun sempat molor hingga dua jam lebih. Pemandangan menarik dan bahkan terlihat ‘lawak-lawak’ rapat itu akhirnya diskor begitu Ketua DPRD Medan membuka rapat, setelah sebelumnya dilakukan rapat kordinasi pimpinan fraksi dengan pimpinan DPRD Medan di ruang sekretaris DPRD Medan.
          
Rapat seyogianya beragendakan rapat internal DPRD Medan penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Medan, dan persetujuan serta penandatanganan rekomendasi DPRD Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Tahun Anggaran (TA) 2013, data yang diperoleh wartawan.
          
Namun begitu pimpinan rapat Ketua DPRD Medan, Drs. H. Amiruddin, membuka rapat dan akan dilanjutkan penyampaian pendapat Fraksi Partai Demokrat oleh ketua fraksi, Drs. Herri Zulkarnain, tiba-tiba muncul berbagai intrupsi dari sejumlah anggota Dewan.
          
“Saya menilai rapat ini tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dimana logikanya, kita rapat paripurna pendapat fraksi terhadap LKPj Walikota Medan, sementara pihak eksekutif (Pemko Medan) tidak ada sama sekali. Kan aneh kita membahas kinerja eksekutif, sementara mereka tak da,” ujar Ketua Fraksi PPP, Ir. H. Ahmad Parlindungan Batubara, M.Si.

Menyikapinya, Amiruddin menjelaskan bahwa  rapat internal itu memang tidak menghadirkan pihak eksekutif, karena rapat hanya penyampaian pendapat fraksi-fraksi dan persetujuan serta penandatangan rekomendasi DPRD Medan terhadap LKPj Walikota Medan TA 2014. “Rabu (22/5) nanti baru paripurna penandatangan persetujuan bersama dengan Walikota Medan soal LKPJ TA 2013,” ujar Amiruddin.
           
Mendengar penjelasan tersebut, Ahmad Parlindngan langsung instrupsi dan mengungkapkan bahwa proses dan tahapan pendapat fraksi dan panandatangan persetujuan bersama itu bagian yang tak terpisahkan. Artinya, paripurnanya hanya dilakukan sekaligus atau hanya sekali rapat paripurna saja, sebagaimana yang telah dilakukan selama  ini.
           
Kita jangan rusak dan lari dari ketentuan, justru di saat kita akan berakhir masa jabatan. Sebab, selama hampir lima tahun periode kita, koq menjelang akhir periode ini kita menyalahi dan lari dari mekanisme serta aturan yang berlaku. Jadi saya minta paripurna ini dibatalkan dan dijadwalkan rapat paripurna berikutnya dengan menghadirkan pihak eksekutif,” tegas Ahmad Parlindungan.
           
Tak habis akal, Amiruddin pun .melempar’ permasalahan ini kepada pihak secretariat DPRD Medan dengan alasan telah terjadi kesalahan administrasi. Spontan Sekretarris DPRD Medan, Mhd. Azwarlin Nasution, membantah dan mengkalrifikasinya. “Kami hanya menindaklanjuti hasil rapat badan musyawarah (banmus) yang telah menjadwalkan paripurna ini. Jadi tidak ada kesalahan administrasi,” tegasnya.
           
Setelah banyak muncul intrupsi lainnya, Amiruddin akhirnya menskor rapat sekitar 15 menit dan mengundang pimpinan fraksi dan pimpinan dewan rapat kordinasi di ruang kerja Sekretaris DPRD Medan, guna mengambil jalan tengah apakah rapat paripurna dilanjutkan, diskor atau dibatalkan.
           
Usai rapat kordinasi dengan pimpinan fraksi, akhirnya disimpulkan bahwa rapat paripurna, Senin (19/5) itu diskor. “Berdasarkan hasil rapat kordinasi kami dengan pimpinan fraksi barusan, maka diambil kesimpulan rapat paripurna hari ini diskor, dan dilanjutkan, Rabu (22/5) dengan menghadirkan pihak eksekutif,” kata Amruddin seraya langsung mengetok palu menskor rapat.
           
Sementara itu, Ahmad Parlindungan, kepada wartawan usai rapat paripurna, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyesali kenapa pihak Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Medan bisa kecolongan dengan menjadwalkan atau mengagendakan parpurna, kemarin. Seharusnya anggota banmus lebih selektif dan memahami mekanisme dan agenda paripurna dalam tahapan pembahasan LKPj Walikota Medan.
           
“Makanya kita heran dan sangat menyesali kenapa anggota banmus tidak memahaminya. Kenapa menjelang akhir masa periode ini kita bukannya makin pintar?” ujr Ahmad Patlindungan. 
           
Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Agus Suriadi, menegaskan kalau paripurna kemarin tidak ubahnya seperti panggung “lawak-lawak”. Seharusnya saat penyampaian pendapat fraksi terkait LKPj Walikota Medan Tahun Anggaran 2013, pihak eksekutif dalam hal ini pihak Pemko Medan, harus hadir.
           
“Jadi siapa yang mendengarnya kalau eksekutif tidak hadir. Itu kan menyangkut LKPj Walikota Medan. Ya seperti ‘lawak-lawaklah’ itu paripurnanya,” ujarnya saat diminta wartawan tanggapan.
           
Lebih lanjut dikatakan Agus, sebagai alat kelengkapan Dewan, Banmus harus segera menyusun ulang penjadwalan paripurna dan harus mengundang pihak eksekutif sebagai pemangku kepentingan.


(Mt-01)

Tag:Sumutcalegrekapitulasi

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.