Matatelinga - Medan, Menuju good governance dan clean government tentunya banyak hal yang harus dibenahi, salah satunya pelayanan public yang memang menjadi tugas pokok pemerintah, pelayanan public sangat berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang diejawaantahkan melalui program-program kerja serta langkah kebijakan yang juga pro terhadap rakyat.
Hal ini dikatakan oleh Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) tentang program percepatan peningkatan kualitas pelayanan public di Pemko Medan, serta penandatanganan komitmen percepatan peningkatan kualitas pelayanan public empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemko Medan yakni Dinas Pendapatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, TRTB dan Camat Medan Kota, dengan Ombudsman RI Perwakilna Sumut dan Plt Walijkota Medan, Senin (26/5/2014) dib alai Kota Medan.
Dikatakannya, pemerintah Kota Medan memang sedang mengadakan perubahan-perubahan mendasar untuk mewujudkan hal tersebut, perlu diingatkan kemabli yang harus diubah adalah mansdset. Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan menjadi pelayan masyarakat karena pada hakikatnya apa bila semua aparatur pemerintaha Kota Medan melayani apa yangh menjadi kebutuhan masyarakat, maka itulah bentuk pembangunan yang seutuhnya.
"Saya meminta kepada seluruh pimpinan SKPD agar senantiasa memaksimalkan pelayanan public sesuai tupoksinya masing-masing, pencapaian selama ini yang kita lakukanm harus terus ditingkatkan, perencanaan yang matang serta bekerja sesuai timeline tentu akan mempermudah penyelenggaraan pelayanan public pada instansi masing-masing, “ ujar Eldin.
Dalam kesempatab itu Eldin mengajak seluruh SKPD agar mempergunakan kesempatan ini dengan maksimal, melalui bimbingan teknis mengenai pelayanan public dari ombudsman RI perwakilan Sumut, para aparatur pemerintah selaku pelayan masyarakat akan semakin bersemangat dan termotivasi untuk menghadirkan pemerintah yang bukan hanya secara fisik, namun memperbaiki pelayanan hingga pada urusan-urusan terkecil.
Kepala perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar S Sos dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada Plt Walikota Medan yang telah mengumpulkan pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan, karena pelaksanaan bimbingan tekni ini sangat penting karena berdasarkan hasil survey kinmije pelayayn pubklik di pemerintahan masih belum maksimal, masih tetap saja ada SKPD yang masih memiliki merah dan kuning walaupun sediklit yang memioliki zaona hijau.
Menurutnya, Ombudsman RI akan selalau mendapingi SKPD didalam menuntunnya agar nantinya semua SKPD berada pada zona hijau, dengan mellaui bimtek ini tentunya akan dituntun pointer-pointer apa saja yang dilakukan oleh SKPD agar bisa berada di zona hijau, dan tindak lanjut dari Bimtek ini akan dilakukan peninjauan langsung ke SKPD-SKPD, untuk melihat apak SKPD betrul-betul melaksanakan apa yang telah diberikan di Bimtek tersebut.
(Hendra/Mt-01)
