✕
Berita Sumut

Komisi D DPRD Medan Temukan Bangunan Bermasalah

Administrator
Matatelinga - Medan, Lemahnya pengawasan dari Dinas TRTB, bukan saja hanya kehilangan PAD, tapi terbukti sudah merusak tata ruang kota Medan yang tampak semrawut.”Kesannya, pihak developer yang mengendalikan Pemko Medan. Dibangun duluan, soal izin belakangan, kendatipun, izin diurus kembali, akhirnya izin yang menyesuaikan bangunan tapi bukan semestinya yakni pembangunan harus sesuai izin”, kesal Ketua Komisi D DPRD Medan Ahmad Arif,SE saat meninjau salah satu bangunan tanpa IMB di Medan, Rabu (14/5/2014).

 

Seperti peninjauan yang dilakukan Ahmad Arif bersama sekretaris komisi D DPRD Drs Daniel Pinem, Ir Parlaungan Simangunsong, Faisal dan Jumadi di Jl Selamat/Jl Prajurit Kel Durian Kec Medan Timur. Terbukti bangunan rumah toko (ruko) 4 unit 3 lantai tanpa IMB berjalan mulus. Pada hal, bangunan ini juga melanggar roilen jalan samping 3 meter dan depan 4 meter. Ditambah lagi keberatan dari warga tetangga sebelah karena tidak memiliki gang kebakaran.

Komisi D DPRD Medan menemukan bangunan melanggar aturan di kota Medan saat ini sangat menjamur. Dewan menuding kinerja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan lemah. Akibatnya, diperkirakan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Izin Mendirikan Bbangunan (IMB) sangat besar.

 

“Ini salah satu bukti lemahnya pengawasan TRTB, pengerjaan bangunan berjalan mulus hingga kondisi 50 % tapi tidak memiliki izin bahkan melanggar roilen. Kita minta Dinas TRTB tidak memberikan izin dan dispensasi izin roilen karena pelanggaran sangat fatal. Kepada TRTB supaya tegas membongkar rata bangunan serta pengerjaan dihentikan,”  tegas Ahmad Arif.  

 

Pada kesempatan itu, mantan Ketua Komisi D Ir Parlaungan Simangunsong menekankan kepada Dinas TRTB agar tetap mengedepankan penataan kota ketimbang perolehan PAD. Artinya, terkait masalah roilen jalan, garis sempadan bangunan (GSB) dan rencana jalan serta peruntukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dijaga dengan benar, sehingga kota Medan dapat tertata bagus.

 

Terkait keberatan dan kerusakan rumah tetangga akibat pembangunan, Parlaungan mengharapkan Dinas TRTB supaya dapat memediasi kedua belah pihak. Pihak pengembang diminta harus bertanggungjawab dan taat terhadap aturan yang berlaku.    

 

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ali Tohar didampingi Kasi Pengawasan Darwin yang hadir saat peninjauan kepada wartawan mengaku belum ada memberikan izin terhadap bangunan tersebut. Ali Tohar mengaku, pihak pengembang sudah pernah mengajukan permohonan izin untuk 4 unit namun ditolak karena tidak sesuai dengan peruntukan .

 

“Kita pun sudah pernah membongkar karena tanpa izin bahkan melanggar rolien jalan samping dan roilen jalan depan tapi pemilik tetap saja membangun. Kita sudah agendakan untuk pembongkaran lagi”, terang Ali Tohar.

(Mt-01)

Tag:

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.