Berita Sumut

JKN Bukan Program Kesehatan Gratis

Administrator
Matatelinga - Medan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH melalui Kepala Pusat Komunikasi Publik-nya, drg. Murti Utami, MPH menegaskan bahwa program JKN bukan program pengobatan gratis.  Dalam sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional di Medan, Rabu (12/2/2014). 


Pasalnya, program yang telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tersebut, adalah program jaminan kesehatan yang menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat.


"Suatu saat, setiap orang memiliki resiko jatuh sakit, dan biayanya bisa sangat tinggi, sehingga akan menjadi beban. Nah, JKN memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia agar mereka tidak mengalami goncangan sosial, yang mungkin mendorong mereka ke jurang kemiskinan, saat mereka sakit," ucap Murti Utami. 


Ia mejelaskan, bagi warga miskin yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah, dimana kelompok tersebut dinamakan dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang, termasuk 4.192.297 orang di Provinsi Sumatera Utara. 


"Tanpa perlu membayar, para penerima bantuan tersebut berhak memperoleh pelayanan kesehatan di semua pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan," jelasnya.  


Ia menambahkan, bila perlu rawat inap, nantinya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tersebut, akan ditempatkan di kamar kelas III di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit yang bekerjasama dengn BPJS kesehatan.


"Daftar PBI akan ditinjau setiap enam bulan, untuk memastikan ketetpatan sasaran penerima," tambahnya.


(Reza/Adm)

Tag:BPJSNatalBanjirjambretkorupsiMedanpenyiksaan

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.