Berita Sumut

Irwanto: Oknum Dinas Pendapatan "kongko kongko" Dengan Pengusaha Hiburan

Administrator
Matatelinga - Medan, Pengajuan revisi Perda No 7 Tahun 2011 tentang pajak hiburan oleh Pemko Medan dinilai Anggota DPRD Medan Drs Irwanto Tampubolon sangat keliru. Seharusnya, Pemko Medan melakukan pengawasan Perda dengan maksimal sehingga perolehan pajak usaha hiburan dapat lebih maksimal.
 
Dengan pernyataan Dinas Pendapatan Kota terkait alasan penurunan pajak untuk meningkatkan dunia usaha hiburan adalah menyesatkan. Sebab, sebagaimana diketahui usaha hiburan seperti panti pijat, souna/SPA, karoke dan lainya bukanlah kebutuhan mendasar. Bahkan usaha hiburan malam dituding lebih banyak mudaratnya dan identik dengan prostitusi.
 
Hal tersebut ditegaskan Irwanto Tampubolon kepada wartawan di Medan di gedung dewan, Senin (16/6/2014) menyikapi kinerja Pemko Medan yang telah mengajukan agar Perda No 7 Tahun 2011 dapat direvisi untuk penurunan nilai persentase pajak hiburan.
 
Irwanto Tampubolon selaku anggota komisi C DPRD Medan yang membidangi retribusi dan pajak ini. Menilai, penurunan pajak usaha hiburan dari 35 % menjadi 10 % tidak mendasar dan dinilai hanya akal akalan. "Sehingga tidak salah jika tudingan miring mengarah ke Dinas Pendapatan Pemko Medan dan alasan pengajuan penururan patut dipertanyakan", ujar Irwanto.
 
Tambah Irwanto, kebocoran pajak dan retribusi dari tempat hiburan sangat tinggi. Bahkan dugaan "kongko kongko" antara pengusaha dengan oknum Dinas Pendapatan Kota Medan sangat kental. Dan terbukti, kata Irwanto, semasa periode Irwanto menjabat ketua Komisi C yang melakukan kunker ke tempat usaha hiburan malam terbukti beberapa pengusaha sangat minim tingkat kesadaran membayar pajak. Hasil monitoring komisi C seluruh pengusaha terkesan lalai dalam pembayaran pajak dan patut dicurigai.
 
Kata Irwanto, DPRD Medan diharapkan benar benar mengkaji soal usulan Pemko Medan merevisi Perda. Karena sangat disayangkan seperti usaha SPA di Jl Merak Jingga yang diduga sebagai tempat prostitusi dari hasil pengrebekan Polisi berhasil menangkap wanita bugil sedang bersamaan dengan tamu pecan lalu. "Kalau masalah penghapusan objek pajak dari Golf penyesuaian keputusan MK tidak ada masalah. Tapi jangan disertakan dengan revisi penurunan nilai pajak lainnya", tutur Irwanto.
 
Sementara itu anggota Komisi C lainnya, A Hie kepada wartawan mengatakan, issu tidak dilibatkannya Komisi C untuk membahas Ranperda melainkan hanya Banleg tentu sangat keberatan. Pada hal kata A Hie, seharusnya Komisi C lah yang melakukan pembahasan terlebih dahulu. A Hie mengatakan akan melakukan pengkajian secara maksimal dan tetap berpihak kepada masyarakat kecil.


(Mt)

Tag:binjaibinjaiSumutSumut

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.