Berita Sumut

8 Fraksi di DPRD Sumut Dukung Ranperda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Utara

Faeza
Mtc/ist
Pembahasan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat" di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (23/11/2020). 
MATATELINGA, Medan: Rombongan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terlihat serius mengikuti pembahasan "Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat" di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (23/11/2020). Ketua Aliansi Masyarakat Hukum Adat (AMAN) Sumatera Utara Ansurdin, Direktur Hutan Rakyat Institute Saurlin Siagian dan para rombongan terlihat memperhatikan betul poin per poin pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi Partai di DPRD Sumut.


9 fraksi partai menyampaikan beragam pandangannya dalam. Antara lain, Partai PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, Hanura, Nasdem, Nusantara, Golkar, Demokrat, dan Fraksi PKS.


Mangapul Purba yang dihunjuk jadi juru bicara penyampai pandangan, bahwa Fraksi PDP sangat mendukung hadirnya Ranperda Perlindungan Masyarakat Hukum adat sebagai regulasi daerah yang mengakui, melindungi dan menetapkan Masyarajat adat di Sumatera Utara. Rancangan ini, menurut Fraksi PDI rancangan peraturan ini sudah didorong sejak tahun 2016 dan sudah 4 kali memasuki pom Perda DPRD Sumatera Utara. Dimana Fraksi PDIP Perjuangan mendukung Ranperda ini sejak awal masuk ke dalam Perda inisiatif melalui komisi A DPRD Sumut.


Ditambahkan Purba masyarakat adat merupakan komponen pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan keberagaman sebagai pondasi pembentukan Indonesia sebagai sebuah negara. Sesuai amandemen UUD 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat, penegasan tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 18b ayat (2), pasal 28i ayat (3) dan pasal 32 ayat (1).


Ketiga ketentuan tersebut mewajibkan negara untuk mengakui sistem pemerintahan asli, penghormatan hak asal-usul masyarakat adat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan tidak boleh diabaikan apalagi sengaja dihapuskan oleh Pemerintah Indonesia. "PDI P menilai situasi umum masyarakat adat sebagian besar komunitas masyarakat adat menjadi miskin dan tertindas karena ketimpangan penguasaan sumber-sumber kehidupan. Tanah mereka diambil alih secara sepihak dan dijadikan sebagai konsesi perkebunan sawit, pertambangan, ijin-ijin konsesi kehutanan dan konservasi,"ujar Mangapul.



Kata dia tidak sedikit komunitas masyarakat adat di Sumatera Utara terlibat konflik dengan perusahaan yang mengambil alih wilayah kehidupan mereka. Pemerintah seharusnya mengayomi masyarakat adat namun dalam kenyataannya malah menjadi pihak ikut menindas masyarakat adat yang ada.


PDI P berpandangan, saat ini sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, terutama undang-undang di bidang sumber daya alam. namun, alih-alih mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, kebanyakan undang-undang tersebut malah merampas hak masyarakat adat atas sumber-sumber kehidupan serta membatasi hak mereka.


Undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat. Oleh karena itu, masyarakat adat di Sumatera Utara memerlukan sebuah peraturan daerah khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.


PDI Perjuangan memandang perlu mendorong panitia masyarakat adat untuk mendorong pengakuan komunita Masyarakat Adat. Untuk pertama kalinya, rancangan peraturan daerah ini mengukuhkan masyarakat adat yang telah menyediakan data keberadaan dirinya setelah di verivikasi panitia masyarakat adat yang di lbentuk bersama DPRD Propinsi Sumatera Utara, masyarakat adat tersebut sebagai berikut Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Lampong Secanggang dan wilayah adatnya yang berada di kabupaten langkat dan deli serdang, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Menteng dan wilayah adatnya di kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.



Lalu, masyarakat adat rakyat Penunggu Kampong Tanjung Gusta dan wilayah adatnya yang berada di kabupaten Deli serdang dan kota Medan, masyarakat adat huta Nagasaribu Onan Harbangan dan wilayah adatnya yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara dan Toba Samosir. Masyarakat adat keturunan Ompu Mamotang Laut Ambarita Sihaporas dan wilayah adatnya yang berada di kabupaten simalungun.


Juga masyarakat adat ompu Umbak Siallagan Huta Utte Anggir Dolok Parmonangan dan wilayah adatnya yang berada di kabupaten simalungun.Letak dan luas adat masing-masing masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta wilayah adat yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.


"Masyarakat adat yang belum di kukuhkan oleh perda ini dapat di tetapkan melalui SK Gubernur yang keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya berada di dua atau lebih kabupaten/kota. Sedangkan masyarakat adat dan wilayah adat yang berada di dalam satu kabupaten/kota di kukuhkan oleh SK bupati atau walikota,"pinta Mangapul Purba.



Lalu pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibacakan M Gandhi Siregar menyebut penting membahas rancangan peraturan daerah terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Sumatera Utara. PAN menegaskan Kehadiran dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia merupakan bagian dari hasil perjuangan masyarakat adat yang tidak sejalan dengan kolonialisasi sehingga mereka ikut bagian dalam memperjuangan tanah air bangsa ini.


"Bahkan masyarakat adat dan hukum adat hidup dengan baik dengan wujud dari harmonisasi dan kedamaian sehingga layak untuk dipertahankan melalui rancangan peraturan daerah,"tambah Ghandi Siregar.


Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum adat sebagai satu diantaranya solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan dianggap paling layak untuk diterapkan. 'Maka dari itu ada hal yang kami tanggapi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yaitu sebagai dasar konstitusi bahwa Ranperda Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat harus merujuk pada UUD 1945 Pasal 18B ayatb(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.


Selanjutnya Ranperda Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat harus merujuk pada konstitusi negara pada Pasal 28I Ayat 3 UUD 1945 yaitu Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Persatuan Indonesia dalam butir ketiga Pancasila bahwa perlu adanya dukungan moril terkhusus legalitas hukum yang mengatur dalam rancangan peratuan daerah. Sampai saat ini suku-suku, adat dan budaya bangsa ingin tetap bersatu dalam lingkaran Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga sangat layak untuk diberikan hak-haknya,"sebut Ghandi.


Penulis
: Amrizal
Editor
: Faeza
Tag:DPRD SumutRanperda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Berita Terkait

Situs ini menggunakan cookies. Untuk meningkatkan pengalaman Anda saat mengunjungi situs ini mohon Anda setujui penggunaan cookies pada situs ini.