Kasus Kredit Kenderaan Bermotor Terbesar Kedua Setelah Jasa Perbankan

Djainal menilai bahwa keadilan masih jauh dari harapan konsumen, klarena sanksi bagi pelaku usaha yang tidak merespon dan meyelesaikan pengaduan konsumen tidak jelas apa sanksinya, selain itu keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang memenangkan konsumen tidak mampu memaksa pelaku usaha untuk melaksanakannya, pelaku usaha lebih memilih penyelesaian sengketa di pengadilan umum, lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tidak dapat berbuat optimal membantu konsumen, selain itu BPKN tidak memiliki kewenangan menyelesaikan pengaduan konsumen, fungsi BPKN sebatas memberikan saran dan pertimbingan.

“  Pelaku usaha berani bertindak sewenang-wenang karena perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh konsumen dan pelaku usaha menyebutkan penyerahan hak milik sacra fiducia,  dalam undang-undang nomor 42 tentang jaminan fiducia substansinya lebih pada melindungi kepentingan dan tindakan pelaku usaha, “ ujar Djainal Simanjuntak.

Tujuan diskusi ini adalah untuk mendapatkan masukan terkait dengan upaya meminimalkan masalah terkait dengan perjanjian pembiayaan yang menyatakan penyerahan hak miliki secara fiducia yang banyak diadukan konsumen, selain itu juga memberikan pemahaman kepada konsumen agar jangan mudah menandatangani perjanjian kredit sebelum mendapatkan penjelasan informasi dan penjelasan terkait dengan isi dan maksud perjanjian pembiayaan yang menyartakan penyerahan hak milik secara fiducia dari pelaku usaha.

Walikota Medan diwakili Sekda Medan menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap panitia atas di gelarnya kegiatan diskusi ini, dinilai diskusi ini dapat di dijadikan sebagai forum penyebarluasan informasi perlindungan konsumen kepada masyarakat sekaligus mendorong sikap dan keberpihakan semua kepada kepentingan dan kepuasan konsumen, sekaligus menciptakan keseimbangan hak-hak serta kewajiban produsen dan konsumen.

"Fungsi perlindungan konsumen bukan saja tugas pemerintah atau lembaga-lembaga perlindungan konsumen, akan tetapi juga menjadi tugas masyarakat dan pelaku usaha, upaya dan partisipasi perlindungan konsumen oleh pelaku usaha akan menciptakan kepuasan konsumen, sekaligus menciptakan pelanggan atau komsumen yang loyal, “ ujar Syaiful Bahri.

Diharapkan diskusi ini nantinya dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang produktif dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen, menjadi solusi yang berkeadilan berupa rumusan ketentuan yang perlu dimuat dalam perjanjian pembiayaan yang terdaftar secara jaminan fiducia, juga menghasilkan rekomendasi berupa saran dan pertibangan BPKN kepada pemerintah terkait dengan perjanjian pembiayaan yang menyatakan “ penyerahan hak milik secara fiducia”.

(Mt/Hendra)